Koran ID, Edisi Rabu (21/9/2011)

SWASTANISASI BANDARA LAMPUNG
Bakrie Akan Garap Bisnis Bandara

JAKARTA—Grup Bakrie dikabarkan akan merambah bisnis pengelolaan bandara di Tanah Air menyusul minat kelompok usaha ini mengelola dan mengembangkan Bandara Raden Inten II di Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Bandara ini sekarang dikelola Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Herry Bakti Singayuda Gumay membenarkan tentang rencana kelompok usaha Bakrie itu. Namun, hingga kini Grup Bakrie belum melapor resmi kepada Kemenhub. Pembicaraan sejauh ini masih dibahas di level pemerintah daerah (pemda).

"Pembicaraan baru informal. Mereka (Grup Bakrie) sih sudah berbicara dengan Gubernur Lampung. Peluang investor swasta memang terbuka dalam pengelolaan bandara pasca terbitnya UU No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan," kata Herry, di Jakarta, Selasa (20/9).

Herry Bakti mengatakan, Pemerintah Pusat memang akan menjadikan Bandara Raden Inten II di Bandar Lampung sebagai proyek percontohan swastanisasi bandara UPT. Melalui program swastanisasi, berarti Bandara Raden Inten II akan digarap menjadi bandara komersial oleh pihak ketiga, seperti selama ini dilakukan BUMN bandara, PT Angkasa Pura (AP) I dan AP II.

Menurut Herry Bakti, sebenarnya penyerahan pengelolaan Bandara Raden Inten II dari UPT di bawah Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub kepada pihak ketiga masih wacana. Pasalnya, hingga kini Kemenhub belum memiliki mekanisme yang pas untuk menjalankan proses tersebut.

“Memang ada rencana seperti itu, tapi masih wacana. Kami masih melihat mekanismenya seperti apa, apakah dijadikan proyek public private partnership (PPP) yang harus tender atau pola lain, kami belum tahu,” ujar Herry.

Kepala UPT Bandara Raden Inten II Djoko Priambodo menyebutkan, sudah terdapat dua investor yang siap mengembangkan bandara itu, yakni PT Angkasa Pura II dan Grup Bakrie. Keinginan kedua pihak itu wajar karena hasil survei dan analisis proyeksi pertumbuhan penumpang udara dari dan ke Lampung akan meningkat pesat dalam lima tahun ke depan. Di sisi lain, Bakrie memiliki keterkaitan historis dengan daerah Lampung.

“Grup Bakrie kami dengar memang berminat menanamkan modalnya untuk pengembangan Bandara Raden Inten II selain PT Angkasa Pura II. Siapa yang dipilih pemerintah, kami tunggu saja atau malah nanti tetap dikelola UPT di bawah Ditjen Perhubungan Udara,” ujar Djoko.

Bandara Raden Inten II memiliki panjang landas pacu (runway) 2.500 meter dengan lebar 30 meter yang akan diperlebar menjadi 45 meter. Pelebaran akan meningkatkan tingkat keselamatan penerbangan dan kenyamanan ketika pesawat mendarat. Ke depan, runway akan diperpanjang menjadi 3.000 meter sehingga bisa didarati pesawat berbadan lebar jenis Boeing 747 dan Airbus 330.

Sejumlah maskapai yang melayani penerbangan dari dan ke Bandara Raden Inten II, adalah Merpati Nusantara Airlines, Sky Aviation, Lion Air, Batavia Air, Sriwijaya Airlines, dan Garuda Indonesia.

Hingga tadi malam, Investor Daily belum dapat konfirmasi dari Sekretaris Perusahaan dan Direktur PT Bakrie&Brothers Tbk, Sri Darmayanti, terkait dengan rencana Bakrie memasuki bisnis bandara. Bakrie&Brothers yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah induk usaha Grup Bakrie.

Lebih Baik Lagi

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono kepada Investor Daily pernah mengatakan, sejumlah bandara UPT potensial yang bisa ditawarkan untuk dikelola swasta, antara lain bandara di Lampung, Bandara Komodo di Labuhan Bajo, Manggarai Barat, NTT, dan sejumlah bandara di Sulawesi Tenggara.

“Bandara-bandara UPT itu diharapkan kedepan akan menjadi lebih baik dibawah kelolaan swasta, sementara pemerintah dapat mengalihkan dana alokasi bandara UPT untuk keperluan lain yang lebih penting,” ujar Bambang.

Menurut Wamenhub, karena keterbatasan anggaran pemerintah, pembangunan bandara baru dan pengembangan atau peningkatan kapasitas bandara eksisting, akan melibatkan BUMN kebandarudaraan (AP I dan AP II) serta investor swasta melalui skema PPP.

Pemerintah hingga 2014 akan membangun 14 bandara baru dan merehabilitasi 116 bandara, sebagai bentuk komitmen dalam
mengatasi sumbatan (debottlenecking) penyediaan infrastruktur dan meningkatkan koneksitas antarwilayah di enam koridor ekonomi.

Kketerlibatan BUMN kebandarudaraan (AP I dan II) dinilai mutlak guna mendukung program konektivitas koridor ekonomi dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, total kebutuhan dana pembangunan bandara mencapai Rp 62 triliun, sedangkan kemampuan anggaran pemerintah hanya Rp 19,5 triliun. Sisanya diharapkan berasal dari swasta dan BUMN.ari/wy)