15 Izin Pelabuhan Swasta Diproses

JAKARTA-Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih memproses 15 permohonan izin badan usaha pelabuhan (BUP) guna mendirikan pelabuhan umum dari sejumlah perusahahaan swasta. Sebelumnya, regulator di bidang transportasi laut itu juga telah merilis 10 izin BUP untuk keperluan sejenis.

Direktur Kepelabuhanan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Suwandi Saputro mengungkapkan, pihaknya telah mengeluarkan 10 izin BUP. Salah satu di antaranya adalah Madura Industrial Socah Indonesia (MISI) yang akan membangun terminal petikemas di Bangkalan Madura, masih wilayah Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

“Selain 10 izin BUP itu, kini masih ada sekitar 15 permohonan izin BUP yang masuk dan sedang diproses,” kata dia, di Jakarta, Rabu (5/1).

Menurut dia, ada beberapa persyaratan pihak swasta dalam mengajukan izin BUP di antaranya adalah memiliki akta pendirian usaha untuk bidang pelabuhan atau laut, lahan dan sarana prasarana untuk kepelabuhan dan sumber daya manusia yang bersertifikasi di bidang kepelabuhanan. Di sisi lain, juga harus menyerahkan proposal teknis tentang pelabuhan yang akan dibangun termasuk pendanaannya.

Dia mengatakan, meskipun pemerintah mengizinkan adanya pembangunan pelabuhan oleh pihak swasta, namun itu tidak mudah karena yang berminat harus menyiapkan dana investasi yang besar. Misalnya, untuk membangun dermaga petikemas sepanjang 350 meter dibutuhkan Rp 175 miliar.

“Pembangunan demaga petikemas setidaknya membutuhkan dana Rp 350 juta per meter persegi. Padahal panjang demaga untuk peti kemas mencapai antara 350 meter persegi hingga 500 meter persegi artinya dana yang dibutuhkan bisa mencapai Rp 175 miliar. Dana itu belum termasuk untuk membeli alat bongkar muat seperti crane minimal US$ 1-1,5 juta.

Namun jika yang akan dibangun pelabuhan penumpang atau pelabuhan perintis maka menurut Suwandi biaya investasinya bisa lebih murah yaitu sekitar Rp 200 juta per meter persegi.

Kepala Humas PT Pelindo III Iwan Sabatini mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan kehadiran pelabuhan swasta di wilayahnya. Justru hal ini memberi kesempatan pada PT Pelindo III untuk menunjukkan bahwa mereka tidak memonopoli.

Iwan mengatakan untuk membangun dermaga peti kemas seperti yang akan dilakukan oleh MISI tidak hanya membutuhkan dana investasi yang besar tapi juga lingkungan sekitar yang mendukung. Sedangkan MISI berencana membangun demaga di Madura yang belum menjadi kawasan industri yang besar. (ari)

RRT Minati Proyek Pelabuhan di Papua

JAKARTA -- Sedikitnya sembilan investor asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) meminati empat proyek pengembangan terminal pelabuhan di Papua, tepatnya terminal pelabuhan di Sorong dan Manokwari (Papua Barat) serta Biak dan Jayapura (Papua).

Menteri Perhubungan Freddy Numberi mengungkapkan, minat investasi oleh swasta di sektor kepelabuhanan terus meningkat sejalan dengan terbitnya Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang memberi peluang swasta untuk ikut mengembangkan pelabuhan di Tanah Air. Artinya, pengembangan pelabuhan tidak lagi dimonopoli oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I-IV.

“Apalagi, saat ini sudah dikembangkan mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Swasta (public private partnership/PPP). Tiongkok misalnya, menyatakan minatnya untuk mengembangkan pelabuhan di Papua,” ujar Freddy, di Kantor Kementerian Perekonomian, di Jakarta, Senin (1/3).

Freddy Numberi mengungkapkan, pemerintah Tiongkok sebelumnya sudah menyampaikan secara resmi kepada pemerintah Indoensia tentang minatnya tersebut. Bahkan, satu perusahaan Tiongkok, China Harbour Engineering Company Ltd (CHEC) telah resmi mengajukan minatnya untuk mengembangkan Pelabuhan Socah, di Madura, Jawa Timur.

“Yang terbaru, delegasi Tiongkok akan mendengarkan presentasi gubernur Papua dan Papua Barat di Jayapura Rabu (5/1) tentang peluang investasi pelabuhan di dua provinsi itu. Delegasi Tiongkok dipimpin langsung Dubes Tiongkok untuk Indonesia Zhang Qiyue dengan membawa sembilan perusahaan, mungkin salah satunya CHEC juga,” kata Freddy.

Menurut Freddy, sedikitnya terdapat empat pelabuhan di wilayah Papua yang bisa dikerjasamakan dengan Tiongkok, yakni Sorong dan Manokwari di Papua Barat dan Biak dan Jayapura di Papua. Keempat pelabuhan itu memungkinkan untuk dikembangkan sebagai pelabuhan kontainer internasional yang akan terpisah dengan pelabuhan penumpang.

Izin 10 BUP

Direktur Kepelabuhanan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Suwandi Saputro, mengatakan, minat swasta untuk mengembangkan pelabuhan memang cukup tinggi. Bahkan, instansinya telah merilis izin bagi 10 perusahaan untuk mendirikan badan usaha pelabuhan (BUP), di antaranya PT Krakatau Bandara Samudera, PT Mitra Global, dan PT Berlian Jaya.

Menurut Suwandi, sebagian besar perusahaan baru itu adalah pemain lama bidang pengelola terminal pelabuhan khusus yang kemudian akan diubah menjadi pelabuhan umum. “Dengan menjadi pelabuhan umum, pemilik barang bisa menggunakan terminal pelabuhan itu dengan membayar fee tertentu,” kata dia.

Suwandi menjelaskan, untuk bisa memperoleh izin sebagai BUP tidaklah mudah, selain harus memiliki akta pendirian perusahaan di bidang kepelabuhanan, perusahaan bersangkutan harus berbadan hukum Indonesia, mengajukan proposal teknis seperti kapasitas tampung, juga harus memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) kepelabuhanan yang bersertifikasi.

“Kalau lokasinya itu tersebar, ada di Bekasi misalnya, BUP bersangkutan ingin terminalnya menjadi alternatif bongkar muat apabila Tanjung Priok sangat padat. Di Balikpapan Kalimantan, yakni di Pelabuhan Pelaihari, juga di Surabaya dan Samarinda,” kata dia.

Khusus Papua, ungkap Suwandi, yang paling mendesak dikembangkan Terminal Aral di Pelabuhan Sorong dan Pelabuhan Biak. Di kedua pelabuhan itu bisa dibangun sejumlah terminal kontainer. Pelabuhan-pelabuhan di Papua memang tidak mungkin seperti Pelabuhan Tanjung Priok, karena nantinya dalam proses bongkar muat kontainer hanya bisa menggunakan crane konvensional. (ari)

BOKS

Tertarik Pula Garap Bandara

Menteri Perhubungan Freddy Numberi mengungkapkan, selain meminati proyek pelabuhan, investor dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) juga meminati proyek pengembangan bandar udara di wilayah Papua.

Sedikitnya empat bandara di wilayah Papua layak ditawarkan kepada Tiongkok, yakni di Manokwari, Sorong, Jayapura, dan Biak. Khusus untuk bandara di Biak akan dikembangkan menjadi bandara internasional seperti Bandara Timika.

“Penerbangan dari dan ke Papua sudah cukup tinggi, sehingga bandara yang ada perlu dikembangkan dan perlu dibangun bandara baru. Namun khusus untuk bandara, sepertinya Tiongkok akan melihat bagaimana infrastruktur dasar di sekitar lokasi itu,” kata Freddy, di Jakarta, Senin (3/1)..

Kendati sudah diminati investor, ungkap Freddy, pihaknya belum bisa memastikan pelaksanaan proyek pelabuhan dan bandara tersebut. Kendati diharapkan pada 2011 proyek-proyek itu sudah bisa dimulai. Dalam rencana kerja 2011, Kemenhub menargetkan bisa melanjutkan pembangunan 15 bandara dan membangun tiga bandara baru.

Tiga bandara baru itu adalah Mamasa Baru (Sulbar), Toraja Batu (Buntukunik), dan Moa (Maluku Tenggara Barat). Sedangkan 15 bandara yang akan diselesaikan pembangunannya di antaranya Bua (Sulsel), Bula (Seram bagian timur), Medan Baru (Kuala Namu), Muara Bungo (Jambi), Pagar Alam (Sumsel), Sinak Baru (Puncak Jaya), Tojo Una-Una (Sulteng), dan Waghete (Waghete).(ari)