Sampai 2015, RI Defisit 2.400 Pilot

JAKARTA -- Kebutuhan penerbang (pilot) periode 2011-2015 diperkirakan mencapai 4.000 orang, sementara kemampuan suplai pilot di Indonesia baru mencapai 320 orang per tahun atau 1.600 orang sampai 2015. Dengan begitu, terjadi defisit pilot sebanyak 2.400 orang hingga 2015.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP SDM) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Bobby R Mamahit mengatakan, kewajiban pengoperasian pesawat minimal 10 unit bagi maskapai berjadwal dalam UU No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan per 12 Januari 2012 akan mendongkrak kebutuhan pilot. Atas dasar itu, hingga 2015 diprediksikan kebutuhan pilot secara nasional mencapai 4.000 orang.

“Kemampuan suplai pilot baru 120 orang per tahun, itu hanya dari STPI Curug. Kalau ditambah swasta mungkin jadi 320 pilot per tahun. Kami akan koordinasi dengan maskapai yang punya sekolah pilot agar produksi itu menjadi double (naik dua kali lipat)," kata dia, di Jakarta, Rabu (25/5).

Menurut Bobby, untuk menggenjot produksi pilot hingga dua kali lipat, pemerintah akan mendirikan sekolah penerbang baru di Papua dan Papua Barat. Kini, pendirian sekolah itu baru tahap studi. Juga tengah dijajaki di Palembang dan Surabaya. Di sisi lain, juga dengan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana di STPI Curug.

Kepala Puslitbang BP SDM Kemenhub Yudhi Sari Sitompul mengatakan, BP SDM telah menender pengadaan pesawat latih untuk kontrak multiyears sebanyak 18 unit hingga 2013. Pada September 2011 datang enam unit dengan harga Rp 2-3 miliar per unit. Saat ini, STPI Curug Tangerang sudah mengoperasikan 36 unit pesawat latih sayap tetap, tiga unit pesawat latih sayap putar, dan tiga unit pesawat simulator (termasuk helikopter).

Menurut Yudhi, saat ini terdapat tujuh sekolah swasta yang ikut berkontribusi dalam produksi pilot di Tanah Air dengan kemampuan 200 pilot per tahun. Sekolah itu berada di Yogyakarta, Bali, dan Jakarta, yang umumnya milik maskapai penerbangan.

Bobby mengatakan, selain butuh 4.000 penerbangan sepanjang 2011-2015, RI juga butuh 7.500 teknisi pesawat dan 1.000 petugas lalu lintas penerbangan (air traffic controller/ATC). Kondisi yang sama juga terjadi di dunia. Pada 2020 diperkirakan kebutuhan penerbangan mencapai 42 ribu orang dan teknisi pesawat udara sebanyak 40 ribu orang, itu sejalan dengan pertumbuhan industri penerbangan global.

“BP SDM Kemenhub selain berupaya memenuhi kapasitas, juga kualitas. Kami juga ingin agar pilot-pilot di Indonesia itu handal dan memiliki kompetensi tinggi, sehingga kejadian human error dalam kecelakaan pesawat terbang bisa diminimalisasi,” ungkap Bobby.

SDM Pelaut
Bobby juga mengungkapkan, sepanjang 2011-2015 kebutuhan pelaut secara nasional mencapai 43.806 orang, terdiri dari 18.774 perwira pelaut dan 25.032 pelaut dasar (rating). Sementara itu, suplai pelaut dari sekolah pelaut pemerintah hanya 1.500 orang per tahun. Jika ditambah dengan sekolah pelaut swasta menjadi 2.000 orang per tahun.

Diharapkan pada 2015, suplai itu bisa menjadi 3.000-4000 orang per tahun dengan program percepatan belajar menjadi hanya sekitar setahun. Khusus kebuthan perwira pelaut dunia hingga 2012 saja mencapai 83.900 orang.

Bobby mengakui, minat untuk menjadi pelaut sebenarnya tinggi. Saat ini rasio penerimaan sekolah pelaut negeri 1:5, namun adanya kebutuhan menampung lebih banyak pelaut di sekolah swasta sehingga rasio akan ditingkatkan menjadi 1:3. “Kalau pun pelaut produksi dalam negeri ingin ke luar negeri juga tak maslaah, karena itu nanti menyumbang devisa yang setahun bisa mencapai Rp 16 triliun,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Bobby menyatakan tidak sependapat dengan wacana kapal niaga yang akan dipersenjatai ketika tengah berlayar. Dalam sejumlah ketentuan kemaritimian, baik SOLAS maupun IMO, memang tak hanya keselamatan (safety) yang ditetapkan untuk ditekankan, namun juga keamanan (security), namun di dalamnya tidak menyebutkan bahwa kapal niaga harus dipersenjatai.

“Dalam ketentuan SOLAS, awak kapal boleh dilengkapi kemampuan untuk menghadapi terorisme tapi bukan dipersenjatai. Dulu di IMO juga pernah diusulkan agar kapal niaga bisa dipersenjatai untuk menghadapi perompak, namun semuanya tak setuju karena dikhawatirkan menimbulkan masalah di lapangan,” kata dia.

Di sisi lain, kata Bobby, jumlah kapal berbendera Indonesia yang melewati Teluk Aden sangat minim, sehingga wacana untuk mengawal kapal tidak masuk akal. Pada 2010, kapal niaga nasional yang melalui Teluk Aden menuju Eropa hanya satu unit, tahun ini juga hanya satu unit. (ari)

Krisis Pelaut Terus Berlanjut

JAKARTA -- Krisis pelaut di Tanah Air masih akan berlanjut. Pasalnya, kemampuan suplai pelaut dari sekolah pelayaran di Tanah Air belum sebanding dengan kebutuhan pelaut secara nasional.

Dalam lima tahun ke depan (2011-2015), kebutuhan pelaut nasional mencapai 43.806 orang atau sekitar 8.600 orang per tahun, yakni 18.774 pelaut kelas perwira dan 25.032 pelaut kelas dasar. Namun, suplai pelaut dari sekolah pelayaran yang ada di Tanah Air baru mencapai 3.000 orang per tahun, itu pun dengan asumsi sejumlah sekolah pelayaran baru bisa berproduksi pada 2012.

Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Bobby Mamahit mengatakan, dengan diimplementasikannya UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan juga Inpres No 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional, jumlah kapal niaga di Tanah Air terus bertambah karena harus melaksanakan asas cabotage. Dengan bertambahnya jumlah kapal, jumlah pelaut yang dibutuhkan juga meningkat karena kapal merah putih juga wajib menggunakan awak dalam negeri.

“Produksi pelaut nasional kini hanya 700-1.000 orang per tahun. Kami targetkan pada 2012 bisa menjadi 3.000 per tahun, baik dengan pengoperasian sekolah pelayaran baru maupun program percepatan (crash program) produksi pelaut dengan mempercepat waktu pendidikan menjadi 2,5 tahun,” ungkap Bobby, di Jakarta, Selasa (25/1).

Bobby mengakui, krisis pelaut di Tanah Air tak sepenuhnya dikarenakan keterbatasan kemampuan suplai dari sekolah pelayaran yang ada, namun juga karena hampir 75% dari produksi pelaut nasional per tahun selalu dibajak perusahaan pelayaran asing yang beroperasi di dalam maupun luar negeri. Ini terjadi karena gaji pelaut di luar negeri jauh lebih tinggi dibanding di dalam negeri.

”Standar gaji yang berbeda membuat pelaut nasional lebih memilih bekerja di pelayaran asing, terutama yang di luar negeri, bedanya paling sedikit 3-4 kali lipat. Jika di dalam negeri, gaji pelaut dasar bisa hanya Rp 500 ribu, maka di luar negeri bisa US$ 500-600 atau sekitar Rp 5 juta. Itu makanya akan dikaji restandarisasi gaji pelaut di dalam negeri agar kebutuhan pelaut terpenuhi,” ungkap dia.

Karena itu, lanjut Bobby, pihaknya mengalokasikan belanja modal Rp 1,7 triliun dari total DIPA Badan Pengembangan SDM Kemenhub Rp 2,7 triliun untuk membangun sekolah-sekolah transportasi, termasuk pelayaran. Khusus untuk pelayaran, akan dikaji pembangunan sekolah pelayaran di Sorong, (studi telah tuntas), juga Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kalimantan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat, yang akan dilakukan studi desain pada tahun ini.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Arifin Sunaryo mengakui, restandardisasi gaji pelaut nasional akan menjadi opsi terakhir, mengingat upaya itu sangat tergantung dari kemampuan perusahaan pelayaran nasional. Upaya tercepat adalah memperbanyak jumlah pelaut.

”Caranya dengan menggalakkan crash program di semua sekolah pelayaran di bawah Kemenhub maupun swasta yang berjumlah 16 sekolah di seluruh Indonesia. Lulusan sarjana cukup sekolah hanya 2,5 tahun dari sekolah pelaut yang umumnya butuh lima tahun,” ungkap dia.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pelayaran Nasional (Indonesian National Shipowners Association/INSA) Johnson W Sutjipto telah mengusulkan sejumlah solusi untuk mengatasi kekurangan pelaut di Indonesia kepada Kemenhub. Salah satunya didirikan akademi kepelautan untuk perwira dengan standar internasional.

"Salah satu hambatan yang dihadapi adalah ketersediaan kapal untuk praktik kerja pelaut, sehingga perlu dipertimbangkan untuk penyediaan kapal latih pada tiap-tiap akademi pelayaran," kata dia.

Defisit Pilot

Bobby Mamahit mengatakan, krisis SDM transportasi tidak hanya terjadi di sektor perhubunga laut, namun juga di sektor perhubungan udara. Hanya saja, di sektor perhubungan udara telah diputuskan untuk pemberian toleransi bagi maskapai penerbangan nasional untuk menggunakan pilot atau penerbang asing.

Namun, Bobby menegaskan, kekurangan pilot belum sampai mengkhawatirkan. Maka itu, regulator penerbangan masih mentoleransi penggunakan pilot asing. ”Kendati begitu kami tetap akan naikkan produksi pilot dari sekolah penerbangan di bawah Badan Pengembangan SDM Perhubungan, yakni STPI Curug, menjadi 200 pilot per tahun. Target itu kami naikkan menjadi 300 pilot per tahun,” ungkap dia.

Pada 2011-2015, sektor penerbangan membutuhkan 7.500 teknisi pesawat udara, 4.000 penerbang/pilot, dan 1.000 tenaga pengelola lalu lintas udara (Air Traffic Control/ATC). Sementara itu, pada 2020, dunia akan kekurangan tenaga penerbang hingga 42 ribu orang dan teknisi pesawa udara sebanyak 40 ribu orang, khusus perwira pelaut pada 2012 dunia akan mengalami defisit 83.900 orang.(ari)