JAKARTA -- Pengembangan sistem transportasi bus angkutan cepat (bus rapid transit/BRT) tahun ini difokuskan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dengan membangun Trans Jabodetabek.
Kendati begitu, akan diupayakan pengembangan sistem angkutan sejenis di sejumlah ibukota provinsi, seperti Medan (Sumatera Utara), Padang (Sumatera Barat), Makassar (Sulawesi Selatan), dan Surabaya (Jawa Timur).
Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Suroyo Alimoeso mengatakan, instansinya siap memberikan stimulus bagi kota-kota yang mengembangkan sistem BRT. Namun, stimulus bersifat terbatas, yakni hanya berupa armada dan pembangunan shelter. Sementara itu, infrastruktur lainnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (pemda) setempat.
“Penetapan fokus pengembangan BRT itu disesuaikan dengan anggaran. Untuk 2011 memang tak banyak, karena keterbatasan anggaran. Anggaran ini digunakan untuk memberikan stimulus bagi pemda yang ingin mengembangan BRT,” kata Suroyo, di Jakarta, Selasa (4/1).
Kemenhub tahun ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 22,11 triliun. Dari jumlah itu, alokasi untuk Ditjen Perhubungan Darat hanya Rp 2,093 triliun, sedangkan alokasi terbesar untuk Ditjen Perhubungan Laut Rp 7,01 triliun. Dari anggaran Ditjen Perhubungan Darat, hanya sebagian kecil yang akan dialokasikan untuk pengembangan BRT di Tanah Air.
Suroyo menuturkan, pengembangan BRT merupakan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ). Pasal 158 UU ini menyebutkan, pemerintah berkewajiban menyediakan angkutan massal di perkotaan. Idealnya, angkutan massal itu berbasis rel, namun dalam implementasinya butuh dana dan waktu yang tidak sedikit, angkutan massal berbasis jalan lebih dulu dikembangkan.
“Untuk bisa mengembangan sistem BRT harus ada kriteria khusus di wilayah perkotaan, misalnya penduduknya sudah mencapai satu juta jiwa, populasi atau arus lalu lintas mobil pribadi di jalan raya demikian tinggi,” ungkap dia.
Menurut Suroyo, hingga akhir 2010, instansinya sudah berperan dalam pengembangan BRT di sejumlah kota, yakni Bogor, Yogyakarta, Pekanbaru, Manado, Palembang, Gorontalo, Batam, Semarang, Bandung, dan Solo. Juga dikembangkan di Ambon dan Denpasar yang baru diluncurkan pada Desember 2010 dengan nama Sarbagita (Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan).
“Umumnya pengembangan BRT di kota-kota itu berjalan sukses, hanya saja kami tetap akan evaluasi. Karena pengembangan di kota-kota itu akan menjadi model atau contoh bagi pengembangan BRT di kota-kota lainnya di Indonesia ,” kata dia.
Trans Jabodetabek
Kapuskom Publik Kemenhub Bambang Supriyadie Ervan mengatakan, pengembangan BRT dengan nama Trans Jabodetabek sudah mendesak mengingat tingginya kebutuhan transportasi oleh masyarakat di luar DKI Jakarta. Untuk pengembangan itu, ujung tombak pengembangan adalah Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, dan Pemprov Banten.
“Jika selama ini hanya Trans Jakarta, maka akan dikembangkan menjadi Trans Jabodetabek. Untuk ini, sedikitnya akan melibatkan sembilan kabupaten/kota yang berada di Jakarta, Bogor , Depok, Tangerang, dan Bekasi,” kata dia.
Menurut Bambang, pengembangan Trans Jabodetabek akan memperpanjang rute Trans Jakarta ke beberapa wilayah. Misalnya, memperpanjang rute dari Kalideres hingga ke Tangerang. Lalu pemerintah juga untuk mengembangkan rute ke Bekasi. Selain itu, pemerintah juga merencanakan untuk dikembangkan dari Depok ke Pasar Minggu.
“Sebenarnya sudah ada rencana induk (master plan) yang menyatakan bahwa pada 2016 setiap provinsi di Indonesia sudah bisa mengembangkan sistem BRT. Hal itu dilakukan karena sistem BRT bisa menjadi batu loncatan sebelum mengembangkan angkutan massal berbasis rel,” kata dia. (ari)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar