Dimuat 19 Mei 2011

PEMENANG TANGGUNG INVESTASI RP 11,7 T
Tujuh Investor Asing
Ikut Tender Proyek Kalibaru

Oleh Tri Listiyarini

JAKARTA-- Sedikitnya tujuh investor asing siap mengikuti tender investasi proyek Pelabuhan Kalibaru Utara, Jakarta Utara, yang akan digelar pekan kedua Juni 2011. Seluruh nilai proyek Kalibaru Utara sebesar Rp 11,7 triliun akan ditanggung oleh pemenang tender.

Ketujuh investor asing itu adalah Maersk Line (Amerika Serikat), Cosco Korea (Korea Selatan), Hutchison (Hong Kong), CMA-CGM (Prancis), Mitsui (Jepang), APM Terminals (Denmark), dan Bouygues (Prancis). Investor ini bergerak di bisnis pelayaran, konstruksi, hingga operator terminal.

Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Kemal Heryandri mengatakan, dari hasil penjajakan pasar awal (pre-market sounding) minat investor pada proyek Kalibaru Utara cukup tinggi. Kini, dalam proses finalisasi dokumen tender, proses prakualifikasi tender dilakukan minggu kedua Juni 2011, dan tandatangan kontrak pada awal November 2011.

"Minat investor cukup tinggi, baik lokal maupun asing. Bahkan investor asing sudah tertarik sejak kami masih menyusun rencana induk (master plan) pengembangan Pelabuhan Priok," kata Kemal, usai acara pre-market sounding dengan para investor, di Kantor Kemenhub Jakarta, Rabu (18/5).

Untuk bisa mengikuti proses prakualifikasi tender investasi, calon investor harus mengantungi izin badan usaha pelabuhan (BUP) hingga harus memiliki pengalaman dalam pengoperasian terminal petikemas dan pelayaran lebih dari 10 tahun, dan memiliki kemampuan finansial. Karena itu, bagi investor asing harus menggandeng perusahaan lokal yang memiliki BUP karena asing tak berpeluang mengantungi izin tersebut.

"Dalam implementasi kerjasama antara investor asing dan lokal itu berlaku ketentuan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tentang penanaman modal asing (PMA), yakni porsi asing maksimal 49% dan lokal maksimal 51%. Hal itu mutlak dipenuhi," ungkap Kemal.

Sementara itu, investor lokal yang berminat menjadi operator Pelabuhan Kalibaru Utara, antara lain PT BSTI, PT Andalan Tama, PT Andhika Lines, Sampoerna KP, PT Pelindo I, PT Krakatau Bandar Samudera, PT Sarana Mitra Global Nusantara, serta Global Puma.

Menurut Kemal, semula separuh dari pendanaan proyek Pelabuhan Kalibaru Utara akan ditanggung oleh Japan International Cooperation Agency (JICA). Namun karena hingga kini pendanaan itu belum jelas, pendanaan akhirnya diputuskan ditanggung investor melalui tender investasi. Jika nantinya tidak ada investor yang memenuhi persyaratan atau tender tidak menghasilkan pemenang, barulah pemerintah ambil sikap, misalnya dengan menggandeng JICA untuk membiayai proyek tersebut.

"Investor akan menanggung seluruh investasi proyek Kalibaru Utara. Kalau tidak ada pemenang baru diambil opsi, misalnya, dibiayai oleh JICA. Sistem pengoperasiannya build, operate, and transfer (BOT) dengan masa konsesi maksimal 50 tahun," kata Kemal.

Cukup Realistis

Vice President Bussiness Development APM Terminals, Hans Ole Madsen, mengatakan, APM sangat tertarik mengikuti tender investasi proyek Kalibaru Utara. Nilai proyek Rp 11,7 triliun karena proyek Kalibaru Utara adalah proyek besar dengan dilengkapi pembangunan fasilitas jembatan yang butuh biaya Rp 2,5 triliun.

"Nantinya kami akan menggandeng perusahaan local, tapi belum tahu siapa. Kami tertantang untuk turut membangun infrastruktur pelabuhan di Indonesia," kata Hans.

Menurut Hans, APM tidak mempersoalkan sistem pengelolaan pelabuhan yang menggunakan BOT dengan masa konsesi tertentu. Bahkan jika menang tender, APM Terminals sanggup membangun terminal dan fasilitasnya dalam tempo 2-3 tahun, di luar proses atau kegiatan reklamasi.

Ahli Hukum Maritim Chandra Motik Yusuf mengungkapkan, proyek Kalibaru Utara memang sudah mendesak untuk mengantisipasi ancaman kongesti di Pelabuhan Tanjung Priok. Keberadaan Pelabuhan Kalibaru Utara akan mampu mengundang pelayaran internasional untuk datang dan singgah langsung ke Palabuhan Tanjung Priok dan sebaliknya, tanpa harus melalui transit di Singapura.

Menurut Chandra, sebenarnya Indonesia tertinggal, karena Korea Selatan misalnya sudah sangat maju mengembangkan Pelabuhan Busan yang bisa beroperasi pada 2012. “Artinya, harusnya Indonesia melakukan sejak dulu. Tapi, tidak ada kata terlambat, terpenting proyek bisa direalisasikan secepatnya. Soal masa konsesi, idealnya cukup 25-30 tahun,” ujar dia.

Wakil Ketua Umum Bidang Perdangangan, Distribusi, dan Logistik DPP Kadin Indonesia, Natsir Mansyur, mengatakan, Kadin tidak mempersoalkan siapa pun yang menjadi pemenang tender asalkan proyek itu selesai sebelum berlakunya pasar tunggal Asean (Asean Economic Community/AEC) pada 2015. Ketika AEC berlaku penuh, sudah seharusnya biaya logistik di Tanah Air bisa ditekan menjadi hanya 10% dari saat ini 15%, sehingga Indonesia berada di peringkat tiga Asean.




Kalibaru Utara, Mendesak dan Serius

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono menyatakan, Pelabuhan Kalibaru Utara, Jakarta Utara, mendesak dibangun untuk mengatasi kongesti di Pelabuhan Tanjung Priok. Setidaknya, proyek Kalibaru Utara bisa mengantisipasi kongesti dalam waktu 3-4 tahun ke depan, sebelum akhirnya dibangun pelabuhan baru berskala besar di luar Pelabuhan Tanjung Priok.

Menurut Bambang, proses pembangunnya Pelabuhan Kalibaru Utara mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. “Kalau ada yang bilang proyek ini terlalu terburu-buru hingga perlu dibuat studi lagi, itu tidak benar. Kami sudah lakukan studi sejak lama, dan kami tidak main-main. Kami target minggu kedua September 2011 sudah bisa ground breaking (pemancangan tiang pertama) dan konstruksi 2012," kata dia, di Jakarta, Rabu (18/5).

Menurut Bambang, pemerintah sangat serius menggarap proyek Kalibaru Utara, karenanya proses pembangunnya dikawal Tim Pengadaan dan Tim Asistensi yang kedua tim terdiri lintas departemen, yakni Kementerian Perekonomian, Bappenas, BKPM, dan Kemenhub.

Bahkan, ungkap Bambang, Bank Dunia dan Pemerintah Australia melalui lembaga AusAid juga dilibatkan untuk memberikan bantuan teknis kepada Tim Asistensi dan Tim Pengadaan tersebut.(ari)