Izin Prinsip Pengembangan Soetta Dipercepat

JAKARTA-Pemerintah berjanji untuk mempercepat proses pemberian izin prinsip proyek ekspansi Bandara Soekarno Hatta (Soetta). Itu dilakukan mengingat sudah mendesaknya proses ekspansi tersebut menyusul terus menyusutnya kapasitas tampung bandara itu.

Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Herry Bakti Singayuda Gumay mengungkapkan, pihaknya meminta manajemen PT Angkasa Pura II untuk segera mengajukan secara formal rencana besar (grand design) pengembangan Bandara Soetta kepada Kemenhub.

“Kemarin itu, PT Angkasa Pura II baru melakukan presentasi, pengajuannya baru secara informal. Secara lesan kami sudah setuju, tapi kami minta ada pengajuan secara formal. Kami janji untuk percepat izin prinsipnya karena proyek tersebut sudah sangat mendesak,” ungkap Herry, di Jakarta, Rabu (25/5).

Menurut Herry Bakti, PT Angkasa Pura II baru bisa membuat desain detil atas masing-masing proyek pengembangan Bandara Soetta setelah izin prinsip dari Kemenhub keluar. Wakil Presiden Boediono sudah meminta agar izin prinsip sudah bisa dikeluarkan dalam dua pekan ke depan mengingat pengembangan Bandara Soetta adalah proyek prioritas.

Proyek ekspansi Bandara Soetta untuk tahap awal diperkirakan menelan dana Rp 11,75 triliun. Menurut Herry Bakti, dana itu digunakan pengembangan Terminal 3, pembangunan Stasiun KA, pembuatan lahan parkir, terminal khusus kargo, dan sejumlah gedung pendukung lainnya. Dana itu akan bersumber dari kas internal PT Angkasa Pura II, pinjaman perbankan, dan investor.

“Hasil rapat kemarin di Kantor Wakil Presiden seperti itu. Kalau yang dana Rp 4,5 triliun yang ditanggung pemerintah itu nanti, kami juga masih menunggu hasil studi dari JICA apa mungkin Bandara Soetta dikembangkan lagi atau perlu ke didampingi bandara lain. Tahun ini studi JICA baru tuntas,” kata dia.

Herry menjelaskan, kalaupun nantinya JICA menyimpulkan Bandara Soetta masih bisa dikembangkan dan harus dibangun satu landas pacu (runway) dan Terminal 4, tentunya pemerintah harus siap mengucurkan dana Rp 4,5 triliun melalui APBN.

“Jika itu yang terjadi, pemerintah tentu siap dan baru terjadi pada 2013 atau 2014. Pembangunannya kan bertahap, jadi pendanaannya juga bertahap,” kata dia. (ari)